Diposting pada 26 May 2021, 08:32 Oleh Dy

Talang-Guna mengarustamakan pengawasan partisipasif oleh masyarakat, Bawaslu Kabupaten Tegal meresmikan Desa Dawuhan di Kecamatan Talang sebagai desa Pengawasan Pemilu. Desa ini merupakan desa Pertama di Kabupaten Tegal yang menjadi desa sadar pengawasan pemilu yang menolak politik uang.

Ketua Bawaslu Kabupaten Tegal Ikbal Faizal ketika membuka Sosialisasi Pengembangan desa Pengawasan dan anti politik uang  pada Selasa 25/5/2021 di Aula Balai Desa Dawuhan mengatakan  desa sadar pengawasan adalah salah satu upaya pencegahan yang dilakukan Bawaslu secara terus-menerus dan berkesinambungan terhadap hal-hal yang merusak kehidupan berdemokrasi termasuk menolak praktik politik uang.

Menurutnya politik transaksional merupakan isu sentral yang menghambat kemajuan proses demokrasi baik skala nasional maupun daerah. Dan hal itu bisa dilawan hanya dengan kesadaran masyarakat.

Desa pengawasan didesain untuk menumbuhkan kesadaran bersama untuk bangkit menuju kehidupan yang lebih baik sesuai cita-cita Demokrasi. Inilah yang terus dibumikan Bawaslu Kabupaten Tegal dalam upaya pencegahan terhadap hal-hal yang merusak itu," ujarnya.

"Penunjukan desa pengawasan dan Anti Politik Uang ini atas dasar kesamaan pandangan antara Bawaslu Kabupaten Tegal dengan masyarakat desa Dawuhan untuk bersama-sama mengawasi dan menolak politik uang serta praktik-praktik pelanggaran atau kecurangan lainnya," tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Camat Talang yang diwakili Kasi Tramtib  Kris Gunarto mengungkapkan desa sadar pengawasan dan antipolitik uang ini bakal terus dikembangkan ke delapan desa dikecamatan Talang melalui Sosialisasi untuk memberikan pendidikan demokrasi dan politik sehingga diharapkan masyarakat dapat menangkap pesan-pesan demoraksi secara baik.

Kepala Desa Dawuhan Syafrudin mengatakan inti dari desa Dawuhan ditunjuk  sebagai desa sadar pengawasan   dalam Pemilihan Umum  mendatang  adalah merupakan mitra Bawaslu di dalam pengawasan pelaksanaan pemilu agar mencegah terjadinya kecurangan "Bukan hanya politik uang, ke depannya kami akan mendorong isu isu lain yang sama penting seperti bahaya hoaks, ujaran kebencian, seiring meningkatnya tingkat literasi masyarakat " kata Syafrudin.

"Sehingga masyarakat punya gambaran tentang pola politik ideal yang diharapkan akan mengantarkan kita pada kehidupan Demokrasi secara subtansi, dan masyarakatlah yang mendesain, mereka bukan lagi menjadi objek tapi subjek Demokrasi itu sendiri," pungkasnya.(Kec. Talang/Dy)