Diposting pada 19 November 2025, 10:21 Oleh ZUL

Slawi – Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Tegal, Dinas Komunikasi dan Informatika kembali menyelenggarakan Uji Publik Keterbukaan Informasi bagi PPID Pelaksana atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal. Kegiatan berlangsung selama dua hari pada 18 dan 19 November 2025, bertempat di Ruang Rapat Bupati dan Ruang Rapat Sekretaris Daerah.

Sebanyak 17 OPD berhasil masuk ke tahapan uji publik. Ke-17 OPD tersebut antara lain: Inspektorat, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Perinakertrans, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Dinas P3AP2KB, Dinas Sosial, Dinas Kominfo, Satpol PP, BPKAD, BKPSDM, Sekretaris Daerah, RSUD Soeselo, RSUD Suradadi, dan Kecamatan Kedungbanteng.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian evaluasi keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta Peraturan Komisi Informasi mengenai Standar Layanan Informasi Publik. Regulasi ini menjadi dasar penting bagi badan publik dalam memberikan layanan informasi yang cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pada kegiatan ini, para Kepala OPD selaku atasan PPID Pelaksana menyampaikan pemaparan terkait implementasi keterbukaan informasi publik di instansi masing-masing di hadapan tiga panelis. Panelis tersebut yaitu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, Dr. Siswanto, S.H., M.H., Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Moh. Asropi, S.Pd.I., serta Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal, Amir Makhmud, S.E., M.Si.

Setiap OPD diberi waktu 30 menit, terdiri dari 15 menit pemaparan dan 15 menit pendalaman atau diskusi bersama panelis. Penilaian mencakup komitmen pimpinan, inovasi pelayanan informasi, tata kelola dokumentasi, respons permohonan informasi, hingga kepatuhan terhadap standar layanan informasi publik.

Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal, Amir Makhmud, S.E., M.Si., dalam kesempatan tersebut menegaskan pentingnya komitmen OPD dalam membangun budaya transparasi. “Keterbukaan informasi publik bukan hanya kewajiban administratif, tetapi bagian dari upaya kita mewujudkan pemerintahan yang akuntabel. Saya berharap seluruh OPD dapat menunjukkan kinerja terbaik dan memastikan layanan informasinya sesuai amanat UU KIP dan Peraturan Komisi Informasi,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa uji publik ini menjadi instrumen penting untuk menilai sejauh mana OPD mampu menyediakan informasi yang relevan, mutakhir, dan mudah diakses oleh masyarakat. “Ini momentum bagi kita semua untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik. Semakin baik layanan informasi yang diberikan, semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah,” tegasnya.

Melalui penyelenggaraan uji publik ini, PPID Utama Kabupaten Tegal berharap dapat memperkuat standar layanan informasi publik, meningkatkan indeks keterbukaan informasi, serta mendorong OPD agar lebih proaktif dalam menyediakan informasi bagi masyarakat.